Sosialisasi Reformasi Birokrasi Tahun 2019 Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Kamis, tanggal 10 Januari 2019 dibuka pukul 09.00 Wib, bertempat di ruang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Rapat dibuka oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dengan ucapan Syukur kepada Allah S.W.T. Rapat kali ini adalah perihal Sosialisasi Reformasi Birokrasi yang diikuti oleh Tim Reformasi Birokrasi dan seluruh pegawai Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Selanjutnya rapat dipimpin oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sebagai TOP Manager dengan uraian sebagai berikut :

Reformasi Birokrasi merupakan suatu Upaya dari pemerintah untuk mencapai Good Governance serta melakukan pembaharuan-pembaharuan dan perubahan-perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintah yang menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia (Aparatur).

Sasaran dari dilakukannya Reformasi Birokrasi agar terciptanya pelayanan publik yang berkualitas, bersih dari KKN dan meningkatkan kapasitas & Akuntabilitas Kinerja;

Road Map Reformasi Birokrasi terdiri dari 8 Area Perubahan yakni:

 

Area 1: Manajemen Perubahan

Area 2: Penataan Peraturan Perundang-undangan

Area 3: Penataan dan Penguatan Organisasi

Area 4: Penataan Tatalaksana

Area 5: Penataan Sistem Manajemen SDM

Area 6: Penguatan Akuntabilitas

Area 7: Penguatan Pengawasan

Area 8: Pengingkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran Reformasi Birokrasi sesuai Road Map RB 2015 – 2019 yakni:

 

Birokrasi yang bersih dan akuntabel;

Birokrasi yang efektif dan efisien;

Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas;

Road Map Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali bertujuan untuk memberikan arah pelaksanakan reformasi birokrasi di K/L dan Pemda agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan;

Faktor yang menjadi kunci dari keberhasilan RB ini adalah adanya sebuah Komitmen dari seluruh level manajemen, peningkatan serta pencapaian target yang berkesinambungan, perbaikan / evaluasi yang dilakukan secara terus menerus dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan secara konsisten;

Langkah-langkah dari Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

Mendapatkan Komitmen pimpinan yang kuat;

Melibatkan seluruh pemangku kepentingan;

Membentuk Tim Reformasi Birokrasi;

Menetapkan Road Map ( 8 Area Perubahan );

Menerapkan Manajemen Berbasis Kinerja;

Menginformasikan upaya dan hasil secara berkala, termasuk quick wins;

Melaksanakan MONEV;

Menindaklanjuti hasil dari MONEV.

Adapun Target dari 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi adalah:

 

Area I – Manajemen Perubahan

Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai K/L dan Pemda dalam melakukan reformasi birokrasi;

Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja K/L dan Pemda;

Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Area II – Penataan Peraturan Perundang-undangan

Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh K/L dan Pemda;

Mengingkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan K/L dan Pemda;

Area III – Penataan dan penguatan organisasi

Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal K/L dan Pemda;

Meningkatnya kapasitas K/L dan Pemda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Area IV – Penataan Tatalaksana

Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di K/L dan Pemda;

Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di K/L dan Pemda;

Meningkatnya kinerja K/L dan Pemda;

Area V – Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing K/L dan Pemda;

Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada masing-masing K/L dan Pemda.

Area VI – Penguatan Pengawasan

Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh masing-masing K/L dan Pemda;

Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan Negara pada masing-masing K/L dan Pemda;

Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Negara pada masing-masing K/L dan Pemda;

Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing K/L dan Pemda.

Area VII – Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Meningkatnya kinerja K/L dan Pemda

Meningkatnya akuntabilitas K/L dan Pemda

Area VIII – Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (lebih Cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih muda dijangkau) pada K/L dan Pemda.

Meningkatnya unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada K/L;

Meningkatnya indeks kualitas pelayanan public untuk masing-masing K/L.

Kebersihan Kantor, kebersihan ruang kerja masing-masing bagian harus tetap diperhatikan, dan budaya kerja harus tetap dilaksanakan;

 

Kepada Seluruh pegawai agar menjadi perhatian dimana akan ditunjuknya satu orang pegawai dan satu orang hakim yang menjadi Role Mode, mari berlomba secara sehat untuk menjadi role mode tersebut;

 

Kedepannya Agar Tim Reformasi Birokrasi yang sudah ditunjuk dengan SK Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan agar membuat Laporan dari 8 Area tersebut serta melengkapi Data Pendukung / Evidencenya;

 

SK dan Formulir isian dari Reformasi Birokrasi tersebut harap segera dikirimkan ke Mahkamah Agung;

 

Untuk seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tanpa terkecuali agar sama-sama menjaga kekompakan dan kedisiplinan baik dikantor dan diluar kantor;

Berita

Tulis email kamu untuk berlangganan berita PN Teluk Kuantan