Tujuan

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN pada Satker Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya (Membangun Manusia dan Sistem)

 

Target

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan Keuangan Negara
3. Mempertahanakan Predikat WTP dari BPK atas Opini Laporan Keuangan
4. Menurunnya Tingkat Penyalahgunaan Wewenang

 

PENILAIAN					Dokumen
A.	PENGUNGKIT
	I.	PEMENUHAN
		5.	Penguatan Pengawasan
			i	Pengendalian Gratifikasi
				a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi	Link Evidance
				b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Link Evidance
			ii	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
				a. Telah dibangun lingkungan pengendalian	Link Evidance
				b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	Link Evidance
				c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Link Evidance
				d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	Link Evidance
			iii	Pengaduan Masyarakat
				a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Link Evidance
				b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti	Link Evidance
				c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Link Evidance
				d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Link Evidance
			iv	Whistle-Blowing System
				a. Whistle Blowing System telah diterapkan	Link Evidance
				b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System	Link Evidance
				c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	Link Evidance
			v	Penanganan Benturan Kepentingan
				a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Link Evidance
				b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	Link Evidance
				c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Link Evidance
				d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Link Evidance
				e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	Link Evidance
	II.	REFORM (30)
		5.	Penguatan Pengawasan
			i	Mekanisme Pengendalian
				a. Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang	Link Evidance
			ii	Penanganan Pengaduan Masyarakat
				a. Persentase penanganan pengaduan masyarakat	Link Evidance
			iii	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
				Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	Link Evidance
				Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Link Evidance